Sejarah Negara Cina

       Proses berdirinya Republik Rakyat China merupakan salah satu babak sejarah dalam perjalanan negara China. Dari Tahun 1927 komunis China mulai bisa merentangkan sayapnya terhadap China yang saat itu masih berhaluan nasionalis dibawah kuomintang yang dipimpin Sun Yat Sen dan Ciang Kai Shek. Setelah terjadinya Perang Dunia II, wilayah China yang tadinya dikuasai oleh Jepang dijadikan lahan pertarungan politik oleh dua partai besar di China yaitu PKC dan Kuomintang. PKC yang mengambil wilayah di China Utara dan pada umumnya adalah desa-desa, sedangkan Kuomintang wilayah yang umumnya kota-kota besar. Tetapi masalah ada di wilayah Manchuria. Kedua partai tersebut berebut wilayah ini, akibatnya terjadi perang saudara yang berakhir tahun 1949. Yang dimenangkan oleh PKC. Dengan strategi “desa mengepung kota” wilayah seperti Manchuria, Santung, Tiensin, Peking berhasil dikuasai komunisme. Dan Kuomintang pindah ke wilayah taiwan dan mendirikan negara Taiwan yang berhaluan nasionalis. Tanggal 1 Oktober 1949 merupakan hari berdirinya Republik Rakyat China. China dibawah kekuasaan komunisme, berkembang menjadi sebuah negara yang sangat ambisius. China menginginkan menjadi negara seperti Jerman dan Inggris. Maka untuk merealisasikan keinginannya itu Mao Zedong membuat beberapa kebijakan, misalnya menjalankan Lompatan Jauh Kedepan dan Revolusi Kebudayaan yang memakan ribuan korban jiwa, biaya ekonomi yang besar, dan rusaknya kebudayaan China. Lompatan Jauh Kedepan merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Mao Zedong untuk menandingi ekonomi negara-negara eropa dibidang industri. Setelah kegagalan Lompatan Jauh Kedepan itu Mao Zedong beranggapan itu karena komunisme kurang menyebar di rakyat China, maka untuk lebih menyebarkan komunisme Mao Zedong menjalankan Revolusi Kebudayaan.

Kehidupan bermasyarakat China pada masa RRC pada umumnya dipengaruhi oleh komunisme. Dari aspek politik, RRC menjadi sebuah negara komunisme dengan sistim mono partai yaitu PKC. Dari aspek ekonomi, pada mulanya China menganut sistim ekonomi sosialis, tetapi pasca kegagalan semua kebijakan itu, pada tahun 1978, China berubah menjadi negara pragmatis, dimana ia menggunakan sistem pasar bebas tetapi idiologi negara tetap komunisme. Pada aspek sosial, budaya, agama dan pendidikan, semua berdasarkan dan diatur oleh pemerintah dan komunisme. Masyarakat China mendapat tekanan dari komunisme khususnya dalam hal agama dan budaya. Pada bidang pendidikan, komunisme melarang katholik dan protestan turut campur dalam hal pendidikan, serta pola pendidikan barat diganti dengan pola pendidikan Uni Soviet. Komunisme menyederhanakan abjad China, dan menetapkan abjat China bagian Selatan sebagai abjad standar bagi tulisan-tulisan China.

IDEOLOGI KOMUNIS
Maoisme
毛泽东思想

•      Maoisme adalah varian dari Marxisme yang diambil dari ajaran bekas pemimpin China Mao Zedong. Secara luas diaplikasikan sebagai ideologi panduan baik dalam bidang politik maupun militer pada Partai Komunis China dimulai dari kekuasaan Mao sampai lahirnya Teori Deng Xiaoping dan reformasi ekonomi China pada 1978.

Teori Deng Xiaoping
邓小平理论

•      DENGISME atau TEORI DENG XIAOPING adalah ideologi politik dan ekonomi yang dikembangkan oleh pemimpin China Deng Xiaoping.

•      Teori tradisional Maois memfokuskan pada pembangunan sosialisme dan kelas, sementara Teori Deng menekankan pada konstruksi ekonomi dan stabilitas.

Tiga Perwakilan
三个代表

•      Tiga Perwakilan (simplified Chinese: 三个代表; pinyin: Sāngè Dàibiǎo) adalah ideologi sosio-politik yang dikembangkan oleh Sekretaris Jendral Jiang Zeming yang menjadi ideologi Partai Komunis China pada Kongres Partainya yang ke-16 pada 2002.

•      Teori "Tiga Perwakilan" menyebutkan bahwa partai komunis yang berkuasa di daratan Cina tidak hanya perwakilan kelas pekerja dan petani, tapi juga massa luas termasuk di dalamnya kekuatan produksi maju, sebutan baru untuk kelompok pengusaha yang masuk dalam kategori kelas kapitalis dalam terminologi komunisme.

Konsep Pengembangan Ilmiah
科学发展观

•      Konsep Pengembangan Ilmiah adalah panduan ideologi sosio-ekonomik Partai Komunis China menggabungkan ketahanan pengembangan (sustainable development), kesejahteraan sosial, masyarakat yang terpusat pada orang, peningkatan demokrasi, dan pembuatan masyarakat harmoni.

Faktor kecintaan terhadap budaya adalah yang menjadi perekat yang sangat kuat untuk membangun Pemerintahan China yang kuat di dunia, apabila tidak bisa dikatakan dengan istilah membangun Imperium China yang perkasa, jadi meskipun Pemerintahan China kelihatannya seperti negara yang berpaham pada Ideologi Komunis, namun pada dasarnya dalam melaksanakan Pemerintahannya dan melaksanakan strategi ekonomi masih berdasarkan POLA LAMA JAMAN KERAJAAN YANG DISESUAIKAN DENGAN SITUASI DAN KONDISI SAAT SEKARANG.
Dengan paham ideologi Komunis yang disesuaikan dengan pola pemerintahan model jaman kerajaan kuno di China, maka tentu saja para korban dari Tiananmen, tidak mungkin akan dipedulikan atau diungkit, sebab demi kebesaran Bangsa China agar menjadi Bangsa besar di dunia, maka bagi mereka korban Tiananmen tidaklah harus dibesar-besarkan, bahkan keluarga dekat dari para korban rela tidak  mempersoalkan hal itu demi kejayaan Bangsa China di dunia.
Dengan merelakan keluarganya untuk kebesaran Bangsa China, maka masyarakat China sangat terlihat jelas mempunyai jiwa Nasionalis yang sangat kuat (bahkan cenderung Chauvinistis), sehingga sangat pas dan sangat tepat, bahwa masyarakat China di Negeri China sangat membenci Korupsi, karena mereka memahami bahwa korupsi akan menghancurkan sendi-sendi negara, bahkan mereka sangat bisa bekerja sama yang mirip nepotisme, namun dengan tujuan membangun bangsanya, bukan dengan niat melakukan korupsi, tapi dalam kerja sama memberantas korupsi, sehingga dengan mudah Pemerintah China memberantas korupsi.

Dengan melihat beberapa hal tersebut diatas, maka jangka pendek atau jangka lama, dengan perhitungan masyarakat China masih tetap mencintai Budaya Bangsanya dan mencintai Bangsanya, maka suatu ketika Bangsa China akan menjadi imperium tunggal di dunia, dan apabila hal itu terjadi hegemoni tersebut akan berlangsung sebagaimana hegemoni masyarakat Romawi ada pada waktu dulu.

Sistem pemerintahan RRC

Struktur pemerintahan daerah di Cina pada dasarnya terdiri dari tiga tingkat pemerintahan resmi – provinsi, kabupaten, dan dasar – ditambah berbagai unit lain di bawah atau di antara tingkat-tingkat ini. Dari sudut pandangan warganegara, unit-unit yang paling penting adalah unit-unit yang ada di bawah tingkat pemerintahan dasar. Unit-unit ini meliputi kantor-kantor polisi dan kantor-kantor cabang kecil yang dibentuk oleh pemerintah-pemerintah tingkat dasar dan berbagai unit pemukiman dan produksi seperti desa-desa, toko-toko koperasi pertanian, rukun kampung, kota, sekolah-sekolah, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, dan unit-unit angkatan bersenjata. Selain itu, Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) merupakan organ penting ketiga dalam struktur politik nasional di Cina.

Pokok-pokok sistem pemerintahan di Cina adalah :

a. Bentuk negara adalah kesatuan yang terdiri atas 22 provinsi
b. Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis
c. Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5 tahun (biasanya merangkap sebagai Ketua Partai). Sedangkan untuk jabatan Perdana menteri (Sekretaris Jenderal Partai) diusulkan oleh presiden dengan persetujuan Kongres Rakyat Nasional
d. Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress or Quanguo Renmin Daibiao Dahui) dengan jumlah 2.979 orang. Anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota dan provinsi untuk masa jabatan 5 tahun. Badan ini memiliki kekuasaan penting di Cina dengan anggotanya dari orang-orang partai komunis.

e. Lembaga negara tertinggi adalah Konggres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan legislatif (biasanya didominasi oleh Partai Komunis Cina).

f. Kekuasaan yudikatif (Badan kehakiman) terdiri atas Supreme Peoples Court, Local Peoples Courts dan Special Peoples Courts. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat kaku oleh Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Cina.

Partai Komunis China
中国共产党

•       Partai Komunis Cina adalah partai politik yang memerintah di Republik Rakyat Cina.

•       Partai ini didirikan pada tahun 1921 oleh Mao Zedong dan aktivis-aktivis revolusi lainnya semasa kekacauan melanda Cina yang dicabik-cabik perang saudara antar jenderal-jenderal perang sesaat setelah Dinasti Qing runtuh.

•       Dengan lebih dari 63 juta anggota di seluruh dunia, partai ini merupakan partai politik terbesar di dunia.

•       Badan tertinggi partai adalah Kongres Nasional Partai Komunis China, yang bertemu sedikitnya sekali dalam lima tahun.

•       Organisasi utama dalam Partai Komunis yang tercantum dalam konstitusi partai meliputi:

•       Komite Pusat, termasuk:

•       Komite Tetap Politburo

•       Politburo

•       Sekretariat

•       Komisi Militer Pusat

•       Komisi Inspeksi Disiplin Pusat, yang secara langsung berada di bawah Kongres Nasional dan pada tingkatan yang sama dengan Komite Pusat,  bertugas membasmi korupsi dan kecurangan di antara kader partai.

Tentara Pembebasan Rakyat
人民解放軍

•       Tentara Pembebasan Rakyat adalah tentara nasional Republik Rakyat Cina. Tentara ini biasanya juga disebut sebagai Tentara Rakyat.

•       Berbeda dari tentara nasional di negara lainnya yang komando militernya dipegang oleh pemerintah yang berkuasa, Tentara Rakyat langsung berada di bawah komando Partai Komunis China.

•       Tentara Pembebasan Rakyat terdiri dari 3.530.569 personel.

•       Sekarang ini, Tentara Pembebasan Rakyat dibagi atas 7 daerah militer:

•       Daerah militer Shenyang, berpusat di Shenyang, Liaoning

•       Daerah militer Beijing

•       Daerah militer Lanzhou

•       Daerah militer Jinan

•       Daerah militer Chengdu

•       Daerah militer Guangzhou

•       Daerah militer Nanjing

•       Tentara Pembebasan Rakyat terdiri dari:

•       Angkatan Darat

•       Angkatan Laut

•       Armada Utara

•       Armada Timur

•       Armada Selatan

•       Angkatan Udara

Presiden RRC
中华人民共和国主席

•       Presiden Republik Rakyat China adalah kepala negara, juga merupakan wakil tertinggi Republik Rakyat China baik secara internal maupun eksternal.

•       Posisi ini dibentuk melalui Konstitusi 1982.

•       Fungsi Presiden:

•       Dalam Negeri

•       Menyebarluaskan hukum

•       Mengangkat dan memecat Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Dewan Negara dan Menteri

•       Menganugerahkan medali negara dan gelar kehormatan

•       Mengeluarkan perintah pengampunan khusus

•       Memproklamirkan hukum darurat perang dan pernyataan perang

•       Mengumumkan perintah mobilisasi

•       Luar Negeri

•       Menerima wakil diplomatik luar negeri atas nama Republik Rakyat China

•       Mengangkat atau menurunkan wakil luar negeri China

•       Mengesahkan atau membatalkan perjanjian dan persetujuan penting dengan negara lain menurut keputusan Komite Tetap KRN.

•       Secara umum, fungsi dan kekuasaan presiden dapat dirangkum sebagai berikut:

•       Kekuasaan untuk mengumumkan hukum dengan resmi.

•       Kekuasaan untuk mengumumkan perintah.

•       Kekuasaan untuk mengangkat atau menurunkan.

•       Kekuasaan untuk menganugerahkan gelar.

•       Baik presiden maupun wakil presiden ditunjuk oleh Kongres Rakyat Nasional.

•       Syarat menjadi presiden dan wakil presiden:

•       Kondisi politik
Merupakan Warga Negara China yang memiliki hak untuk memilih dan menjadi kandidat dalam pemilu.

•       Kondisi usia
Harus berusia > 45 tahun.

•       Para kandidat presiden dan wakil presiden diajukan oleh presidium KRN untuk dirundingkan dengan seluruh anggota. Kemudian presidium secara resmi menentukan dua kandidat, satu untuk kursi presiden dan satu untuk wakil presiden, untuk dipilih melalui voting oleh KRN. Sebagaimana proses demokratisasi politik berlangsung, praktik kandidat tunggal secara bertahap digantikan dengan pemilihan multi kandidat.

Kongres Rakyat Nasional
全国人民代表大会

•       Kongres Rakyat Nasional, disingkat KRN, adalah badan negara tertinggi dan satu-satunya badan legislatif di RRC.

•       Kongres Rakyat Nasional diselenggarakan di Balai Agung Rakyat, Beijing, ibukota RRC.

•       KRN juga berkumpul setiap tahun dengan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China (KKPRC) yang anggotanya dari latar belakang yang lebih luas.

•       Di dalam Kongres Rakyat Nasional, terdapat sebuah Komite yang disebut Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional.

•       Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (KTKRN) adalah komite dengan kira-kira 150 anggota dari KRN RRC.

•       Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional adalah Wu Bangguo.

•       Fungsi dan kekuatan:

•       Mengamandemen konstitusi

•       Mengawasi pelaksanaan Konstitusi

•       Menetapkan dan mengamandemen hukum dasar pemerintah kriminalitas, perdata, dan badan negara.

•       Menyetujui pilihan dan pemilihan pemimpian RRC pada cabang eksekutif pemerintahan, Dewan Kenegaraan, Komisi Militer Pusat, kementerian, dan badan perundang-undangan (statutory organ).

•       Menyediakan pengawasan Komite Tetap KRN, Dewan Keamanan, Komisi Militer Pusat, Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung Rakyat.

Dewan Kenegaraan RRC
 国务院

•       Dewan Kenegaraan Republik Rakyat China, juga dikenal dengan Pemerintah Rakyat Pusat, adalah badan eksekutif tertinggi dalam kekuasaan Negara Republik Rakyat China, juga merupakan badan administrasi tertinggi.

•       Dewan Kenegaraan diketuai oleh Perdana Menteri. Anggota panitia kerja Dewan Kenegaraan termasuk PM, 4 Wakil Perdana Menteri, 5 penasihat negeri, dan Sekretaris Jenderal.

•       Dewan Kenegaraan bertemu sekali sebulan. Komite tetapnya bertemu 2 kali seminggu.

•       Perdana Menteri Dewan Kenegaraan dinominasikan oleh presiden, dilihat kembali oleh KRN, dan diangkat maupun diturunkan oleh presiden. Anggota lain Dewan Kenegaraan dinominasikan Perdana Menteri, dilihat kembali oleh KRN atau Komite Tetapnya, dan diangkat maupun diturunkan oleh presiden. Masa jabatannya maksimal 5 tahun dalam 2 kali berturut-turut.

•       Setiap wakil perdana menteri mengawasi area administrasi tertentu. Setiap Dewan Negara melakukan kewajibannya sesuai yang ditunjuk Perdana Menteri. Sekretaris Jenderal mengepalai Kantor Umum yang menangani pekerjaan sehari-hari Dewan Kenegaraan.

•       Dewan Kenegaraan bertanggung jawab atas pelaksanaan prinsip dan kebijakan Partai Komunis China, juga peraturan dan hukum yang dibuat oleh KRN, dan mengurusi hubungan internal politik China, diplomasi, pertahanan negara, keuangan, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan.

Mahkamah Agung Rakyat RRC
最高人民法院

•       Mahkamah Agung Rakyat adalah pengadilan tertinggi dalam sistem yudisial RRC.

•       Mahkamah Agung meliputi lebih dari 200 hakim. Sejak Maret 2008, Presiden Mahkamah Agung Rakyat adalah Wang Shengjun.

•       Fungsi dan hak Mahkamah Agung Rakyat RRC antara lain:

•       Mengadakan pengadilan.

•       Menyetujui hukuman mati, MAR boleh, ketika dibutuhkan, memberikan hak untuk menyetujui hukuman mati kepada terdakwa dalam kasus serius seperti membunuh orang, memperkosa wanita, perampasan, penghancuran menggunakan bahan peledak dan kasus lainnya yang sangat membahayakan keamanan publik.

•       Mengawasi pengadilan pada tingkat pengadilan yang lebih rendah.

•       Memberikan persetujuan kepada putusan atas tindakan kriminal yang tidak secara khusus dinyatakan dalam hukum kriminal.

•       Memberikan penjelasan mengenai aplikasi hukum konkret selama proses pengadilan.

Kejaksaan Agung RRC
 最高人民检察院

•       Kejaksaan Agung Rakyat adalah badan tertinggi yang bertanggung jawab dalam penuntutan di Republik Rakyat China.

•       Fungsi dan hak Kejaksaan Agung RRC antara lain:

1.       Menginvestigasi kasus

2.       Melakukan tindakan penuntutan pada kasus kriminal serius

3.       Menyetujui penangkapan dan penuntutan yang dilakukan kejaksaan lokal dan khusus

4.       Memeriksa keputusan yang dibuat kejaksaan lokal dan khusus dan membenarkan kesalahan yang dibuat.

5.       Menangani tuntutan, permohonan dan laporan dari warga.

6.       Membuat pernyataan, peraturan, dan hukum mengenai kerja kejaksaan.

Dinamika Ekonomi dan Politik Republik Rakyat China

China adalah salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat kuat. Bahkan saat ini GDP (Gross Domestic Product) dari negara ini berada dalam posisi nomor satu di dunia mengalahkan Amerika Serikat. Negara dengan paham komunisnya ini mampu memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Akan muncul pertanyaan bagi kita, bagaimana bisa China yang merupakan negara sukses dapat menjadi sangat sukses dalam perdagangan internasional serta perekonomiannya secara khusus? Padahal yang selama ini kita ketahui adalah negara-negara komunis merupakan negara-negara yang dalam bidang perekonomian kurang memiliki perekonomian yang baik. China memiliki strategi-strategi tertentu dalam memajukan perekonomiannya. Salah satunya adalah dalam mengundang para investor asing untuk berinvestasi di China. Karena investasi asing ini memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana investasi asing ini dapat membawa perekonomian nasional suatu negara untuk dapat berintegrasi dengan ekonomi global. Semakin besar share yang dapat diperoleh negara tersebut dalam ekonomi global tentunya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Wiryawan,2008:1).

Kemajuan perekonomian China salah satu kunci utamanya terletak pada kebijakan perekonomiannya menggunakan zona ekonomi khusus (ZEK). Telah kita ketahui bersama bahwa China semenjak menjadi Republik Rakyat China menggunakan perekonomian komunis yang bersifat tertutup, hal ini membuatnya berada dalam situasi yang mengarah pada krisis ekonomi yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan krisis legitimasi, hingga pasca tahun 1978 China mulai sadar untuk membuka perekonomiannya demi keberlangsungan negara, dimana bagi China pertumbuhan ekonomi menjadi legitimasi kekuasaannya. China membuka perekonomiannya dengan membuka zona ekonomi khusus yang sangat banyak. Awal penggunaan zona ekonomi khusus China adalah ketika Taiwan membuka Kaohsiung Export Processing Zone pada tahun 1966, dengan dibukanya zona ini mendatangkan 82 % investasi asing dan sisanya yaitu 18 % berupa investasi lokal. Namun secara keseluruhan China mulai membuka pengembangan zona ekonomi khusus adalah pada tahun 1980. Zona ekonomi khusus ini diperuntukkan bagi masuknya investasi asing ke dalam China terutama untuk bidang ekspor, dan pada tahun 1988 berbagai daerah dan kota di China membuka daerahnya untuk investasi asing.

Pengembangan ZEK merupakan salah satu faktor kunci yang mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi China selama hampir tiga dekade terakhir (Wiryawan, 2008:5). ZEK yang mengundang masuknya investasi atau modal asing di China ini membuat China dapat meningkatkan devisa negara, mendapatkan teknologi yang canggih, tenaga kerja yang berkualitas untuk efisiensi produksi serta menyediakan lapangan pekerja di China. ZEK ini terbentuk merupakan hasil dari dinamika interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah RRC. ZEK China memiliki karakteristik dibandingkan dengan ZEK negara-negara lainnya, menurut Bangkit A. Wiryawan (2008) karakteristik ZEK di China ini antara lain adalah inisiator pengembangan ZEK tidak selalu dari pemerintah pusat dan bahkan pengembangan ZEK untuk pertama kali diusulkan oleh pemerintah Guangdong, dan pola pengembangan dari ZEK ini dilakukan secara gradual. Dapat dikatakan pemerintah daerah dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting. Keberhasilan China dalam mengundang investasi asing melalui ZEK ini dapat kita lihat dari  data masuknya modal asing ke Asia Timur pada tahun 2005, pada tahun 2005 ini modal asing yang masuk ke Asia Timur adalah US$118,2 juta, dan China mendapatkan US$72,4 juta dari jumlah keseluruhan.

Sebenarnya apa yang terjadi dalam dinamika perekonomian China ini memiliki kaitan yang erat dengan dinamika politik internalnya. Bentuk sistem politik domestik China mengambil ide-ide dari ajaran Marxisme Leninisme. Penggunaan ajaran Marxisme Lenin digunakan semenjak tahun 1949, dan berdasarkan ajaran ini sistem pemerintahan China tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Namun ternyata sistem pemerintahan China tidak se-rigid pemerintahan Marxis ala Lenin karena pada prakteknya negara totalitarian China memiliki cara yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem pemerintahan Lenin. Fleksibilitas dari sistem pemerintahan Mao Ze Dong ini dapat dilihat dari digunakannya sistem sentralisasi dan desentralisasi. Pada dasarnya persamaan dari birokrasi Mao Ze Dong dengan birokrasi Leninis adalah adanya penggunaan konrol terpusat dan administrasi birokratis dan memanfaatkan ideologi untuk menopang legitimasi sistem (Wiryawan,2008:13). Sebenarnya birokrasi yang digunakan China sejak masa kepemimpinan Mao Ze Dong merupakan percampuran antara struktur Leninis dengan warisan feodal China, hal ini terlihat dari adanya pembagian wilayah administratif RRC, yaitu pemerintah pusat (Zhongyang), dan pemerintah daerah (Difang). Pemerintah daerah ini dibagi menjadi tiga wilayah administratif yaitu provinsi (Sheng), Kabupaten (Xian), dan Kota (Shi).

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ini mengalami dinamika yang cukup panjang, pada tahun 1949-1957 sentralisasi sangat digalakkan oleh pemerintah pusat, kemudian pada tahun 1959-1966 dan 1971-1975 merupakan masa resentralisasi dan pada akhirnya tercapailah desentralisasi pada tahun 1958-1959 dan 1966-1976. Desentralisasi ini ditunjukkan dengan pemberian ruang atas fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan daerahnya terutama dalam bidang perekonomian. Reformasi dalam bidang perekonomian China pada masa kepemimpinan Deng Xiaoping merangsang kemajuan perekonomian China. Pasca 1978 Pemerintah pusat China menggunakan prinsip adaptasi lokal (yindi zhiyi) dalam memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan dari pusat. Proses desentralisasi ini dilakukan secara gradual, pertama-tama dilakukan dahulu reformasi fiskal, kemudian dilanjutkan dengan pemberian status khusus bagi provinsi Guangdong dan Fujian, dan pada akhirnya desentralisasi menyentuh juga daerah-daerah lain di China (Wiryawan,2008:25). Reformasi fiskal yang ada mendorong pada liberalisasi perekonomian China lebih lanjut, dimana tujuan utama dari pemerintah untuk melakukan hal ini adalah untuk tetap bertahan dalam era globalisasi ini.    

Sangat jelas terlihat bahwa ekonomi dan politik China memengaruhi politik luar negeri dari China. Ketika pemerintah China mulai memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih leluasa dalam mengatur perihal urusannya, membuat pemerintah daerah ini terutama dalam bidang perekonomian menjadi lebih aktif untuk berinteraksi dengan negara lain. Ketika perekonomian menjadi lebih terbuka, hal ini dapat membantu pemerintah China untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dengan perekonomian yang kuat maka dapat memperkuat legitimasi pemerintah. Sehingga di pemerintah China ini pertumbuhan ekonomi menjadi legitimasi kekuasaan pemerintah pusat di China. Namun secara umum perihal yang berkaitan dengan politik luar negeri dan pertahanan tetap menjadi andil pemerintah pusat, pemerintah daerah hanyalah melanjutkan pola politik luar negeri yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.

 DAFTAR PUSTAKA

http://dimascahyono.blogspot.com/2013/08/sejarah-negara-cina.html

https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091116015410AAOrXyP

https://slametjulianto.wordpress.com/2010/06/23/cina-dengan-ideologi-komunis-gaya-kekaisaran-cina-kuno/
https://id-id.facebook.com/permalink.php?story_fbid=396736380341111&id=363964176951665
http://tasha-k--fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-46156-Tugas%20MBP%20Asia%20Timur%20-